Simposium ‘Perempuan Memimpin; Ekonomi Baru yang Adil dan Damai untuk Semua Tanpa Kekerasan’

IMG-20171113-WA0012

Sejak 50 tahun, ASEAN sebagai organisasi Regional di Asia Tenggara. Perempuan di ASEAN masih terus menghadapi berbagai masalah diskriminasi dan kekerasan berbasis gender yang terus berlanjut dikarenakan sistem patriarki- melalui berbagai praktik diskriminatif baik dalam keluarga, masyarakat maupun kebijakan negara, termasuk kebijakan ASEAN. Pada tahun 2015, ASEAN membentuk Komunitas ASEAN melalui 3 pilar; ASEAN Political-Security Community (APSC)[1], ASEAN Economic Community (AEC) [2], dan ASEAN Socio Cultural Community (ASCC)[3] dengan cetak biru untuk masing-masing Pilar. Neoliberalisasi secara agresif mendorong integrasi ASEAN dengan memperlebar kesenjangan dan ketidaksetaraan, ketidakamanan dalam sector sosial ekonomi, dan ekologi yang dialami oleh masyarakat di kawasan ASEAN. Agenda liberalisasi pasar, deregulasi dan privatisasi yang telah dikendalikan pasar telah memberikan keuntungan lebih besar bagi bisnis perusahaan translasional dan internasional, serta kroni-kroni politik dan ekonomi mereka yang merugikan masyarakat.

Misalnya, dengan pemberlakukan perjanjian perdagangan bebas atau kesepakatan Zona Ekonomi Khusus, AFTA[4] dan CAFTA. Kebijakan politik ekonomi AEC[5] telah memperburuk pemiskinan pada masyarakat miskin di Negara anggota ASEAN dengan peningkatan eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan, penggusuran dan meningkatnya kerugian yang dialami petani dan perempuan adat, pedagang kecil, dan usaha kecil lainnya akibat pemberlakuan beberapa perjanjian perdagangan bebas di tingkat ASEAN. Dalam hal ini, penting untuk mempertimbangkan dukungan dan perlindungan terhadap inisiatif solidaritas dan praktik ekonomi yang dikembangkan oleh kelompok masyarakat dan gerakan ekonomi lokal di masyarakat.

[1] Sebagai upaya untuk menjaga kestabilan kawasan Asia Tenggara, meskipun masih diliputi berbagai persoalan isu politik-keamanan terutama menyangkut konflik antar anggota-anggotanya serta mekanisme penyelesaiannya.

[2] Realisasi tujuan akhir integrasi ekonomi sesuai visi ASEAN 2020. Sejak diimplementasikan Januari 2016, melahirkan konsekuensi atas kesepakatan berupa aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan modal bagi negara-negara ASEAN

[3] Memberikan kontribusi dalam memperkuat integrasi ASEAN yang berpusat pada masyarakat (people-centred) serta memperkokoh kesadaran, kesetiakawanan, kemitraan, dan rasa “ke-kita-an” (We Feeling) terhadap ASEAN.  Enam element tersebut adalah; (1) Pembangunan manusia (human devolopment), (2) Perlindungan dan kesejahteraan sosial, (3) Hak hak dan keadilan sosial, (4) Memastikan pembangunan yang berkelanjutan, (5) Membangun identitas ASEAN, (6) Mempersempit jurang pembangunan.

[4] ASEAN telah menerapkan AFTA antara ASEAN dengan negara ekonomi kuat seperti Cina, Jepang dan Amerika Serikat.

[5] Beberapa kajian yang telah dilakukan di negara-negara ASEAN terhadap bebas arus masuk tersebut, memberikan dampak buruk pada masyarakat dan  potensi yang sangat besar bagi keuntungan-keuntungan pemodal.

IMG-20171113-WA0017

Selain itu, melemahnya kelangsungan hidup masyarakat, eksploitasi tenaga kerja yang sedang terjadi, terbatasnya akses masyarakat terhadap jaminan sosial termasuk layanan publik lainnya, telah mendorong bangkitnya kelompok fundamentalis dan kelompok intoleran lainnya di ASEAN, dan memperkuat ancaman keamanan di wilayah tersebut.

Sampai saat berbagai persoalan yang masih terus dihadapi perempuan di Asia Tenggara, proses feminisasi pemiskinan yang terus berlanjut; pekerja anak, pekerja informal termasuk pekerja migran, perdagangan perempuan dan anak, penggusuran sumber kehidupan perempuan, kriminalisasi, ancaman keamanan lemahnya perlindungan bagi perempuan pembela HAM/WHRD. Selain itu, melemahnya kemampuan bertahan masyarakat, eksploitasi pekerja terus berlanjut, semakin terbatasnya akses masyarakat terhadap jaminan sosial termasuk layanan publik lainnya, dan bahkan menguatnya ancaman keamanan dari menguatnya kelompok fundamentalisme atau kelompok intoleran.

Piagam ASEAN yang sifatnya mengikat anggotanya untuk berorientasi pada rakyat, pengembangan masyarakat, mendorong pemajuan, perindungan HAM dengan membentuk Badan HAM ASEAN; yaitu AICHR, ACWC[1] dan ACMW  yang sesuai dengan ratifikasi CEDAW dan CRC oleh negara-negara ASEAN. Namun kenyataan, negara anggota ASEAN masih belum sepenuhnya menjalankan dan/atau mewujudkan kewajibannya untuk menghormati, mengakui dan melindungi Hak Asasi Perempuan termasuk mengembangkan instrument ASEAN tentang perlindungan Hak Asasi Perempuan dan Anak di ASEAN. Karena itu, sangat penting bagi kelompo dan/atau organisasi masyarakat sipil untuk mendorong Badan HAM ASEAN untuk menjalankan mandatnya dalam memastikan perlindungan HAM secara keseluruhan, termasuk hak asasi perempuan dalam rangka menciptakan kesetaran, mengatasi kesenjangan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender dalam berbagai aspek ekonomi, sosial, budaya dan politik di ASEAN.

[1] ACWC tahun 2012-2015  fokus pada empat bidang; (1) human development; (2) social welfare and social protection; (3) social justice and rights, dan (4) gender mainstreaming in other Sector Cooperation in Socio-Cultural Pillar. 

IMG-20171113-WA0009

 

Berbagai Kebijakan Regional ASEAN atau Kebijakan di negara anggota ASEAN telah menimbulkan dampak buruk terhadap keberlanjutan kehidupan perempuan di negara ASEAN. Beberapa isu krusial terus berkembang, antara lain; (a) keefektifan mekanisme HAM ASEAN untuk mengatasi gerakan fundamentalisme/radikalisasi di negara ASEAN dan antar negara ASEAN termasuk Kejahatan Trans Nasional[1] yang yang terus mengancam kehidupan masyarakat, (b) pentingnya mendorong mekanisme akuntabilitas perusahan atas pelanggaran HAP akibat operasi bisnisnya, (c) mekanisme pengaduan pelanggaran HAM di tingkat ASEAN, (d) perlindungan dan pengakuan kerja layak bagi pekerja informal dan Ratifikasi konvensi ILO dan implementasinya, (e) penegakkan hukum UU anti trafficking di negara-negara ASEAN, dan penanganan kasus trafficking antara negara-negara ASEAN, (f) perlindungan bagi perempuan pembela HAM dan keterlibatan perempuan dalam penyelesaian masalah HAM. Selain itu, penting mendukung dan melindungi inisiatif- inisiatif dan praktik ekonomi solidaritas yang dikembangkan kelompok komunitas dan gerakan ekonomi usaha mikro di masyarakat. keterlibatan perempuan dalam penyelesaian masalah HAM

Karena itu, respon masyarakat sipil dan gerakan perempuan untuk bersikap kritis terhadap ASEAN merupakan salah satu penilaian kritis. Mereka telah proaktif, tidak hanya dalam mengkritik dan mendorong kebijakan ASEAN untuk memastikan pengakuan dan perlindungan hak perempuan di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan di kawasan ASEAN dan negara-negara anggota ASEAN. Tetapi juga berbagi strategi penguatan masyarakat menghadapi kebijakan ASEAN, mengagas ruang-ruang konsolidasi untuk kelompok masyarakat, dan melakukan intervensi dalam forum ASEAN, serta secara langsung menyampaikannya kepada pemerintah Negara ASEAN. Bahkan CSO terlibat dalam merancang rencana kerja ACWC dan AICHR, mekanisme perlindungan HAM untuk kelompok rentan, pekerja informal, pekerja migran, korban trafficking, petani, dan tindakan untuk perlidungan inisiatif jaringan ekonomi mikro masyarakat di ASEAN. Meskipun dengan sejumlah capaian advokasi dalam intervensi kebijakan ASEAN, namun ditemukannya kesenjangan  dalam hal kapasitas dan akses informasi, serta tantangan akan keberlanjutan kepemimpinan perempuan dan gerakan CSO di ASEAN. Tantangan yang dihapi baik pada tingkat gerakan masyarakat sipil maupun pada tingkat pemerintah negara anggota, serta badan dan kebijakan regional ASEAN.

Gerakan perempuan di ASEAN secara konsisten berupaya untuk terus memperdalam pengetahuan dan posisi kritis terhadap kebijakan ASEAN. Unuk berbagi pembelajaran kolektif akan capaian dan tantangan serta solidaritas dan strategi kolektif dalam advokasi untuk mendorong perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di ASEAN, Institute for Women’s Empowerment (IWE) bersama dengan kelompok/organisasi perempuan di Indonesia akan melaksanakan Simposium.

IMG-20171113-WA0014

Tujuan Simposium

Tujuan umum Simposium adalah memperdalam pengetahuan dan kesadaran kritis tentang struktur dan kebijakan ASEAN dalam melakukan Advokasi untuk mendorong pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Perempuan dalam kebijakan ASEAN. Adapun tujuan khusus Simposium adalah sebagai berikut:

  • Memperdalam pengetahuan dan pemahaman kritis mengenai struktur, kerangka kebijakan ASEAN dengan membawa pembelajaran kolektif perempuan mengenai capaian, strategi, kesenjangan dan tantangan yang menjadi perhatian dari gerakan perempuan dalam kebijakan AEC, ASCC, dan
  • Meningkatkankan kapasitas analisis, identikasi, dan merumuskan isu-isu yang sedang berkembang, prioritas intervensi, dan strategi kolektif untuk mengadvokasi pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Perempuan dalam kebijakan AEC, ASCC, dan
  • Merumuskan rencana aksi advokasi dan merumuskan piagam tuntutan perempuan di ASEAN untuk membawa agenda feminis dalam mendorong perubahan kebijakan ASEAN baik pada tingkat nasional maupun regional.

 

Hasil Yang Diharapkan

  • Meningkatnya pemahaman kritis mengenai kebijakan ASEAN, pembelajaran kolektif mengenai capaian, kesenjangan dan tantangan, issue proprotas dan area intervensi, dan strategi advokasi untuk hak asasi perempuan dalam  kebijakan AEC, ASCC, dan
  • Memperkuatnya solidaritas dan strategi kolektif perempuan dalam advokasi untuk endorong perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Perempuan dalam kebijakan AEC, ASCC, dan APSC, antara lain dengan mendorong mekanisme HAM yang efektif
  • Rekomendasi, Rencana Aksi, dan Piagam Tuntutan Perempuan di ASEAN sebagai agenda gerakan perempuan ASEAN untuk mendorong pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Perempuan dalam kebijakan ASEAN, baik pada tingkat nasional maupun regional dalam bentuk PIAGAM FEMINIS untuk ASEAN yang Adil, Damai, Demokratis dan Tanpa Kekerasan.

 

Peserta

Simposium akan dihadiri sekitar 40 orang[1] dari aktivis dan organisasi perempuan atau organisasi Masyarakat Sipil baik ditingkat Nasional maupun dari beberapa daerah, diantaranya: Jakarta, Aceh, Makassar, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DIY Jogjakarta, Jawa Timur, dan beberapa organisasi Regional dari Thailand, Hongkong, Malaysia, Philipina,Timur Leste[2].

 

Pelaksana Kegiatan

Institute for Women’s Empowerment (IWE) bekerjasama dengan Shirkat Gah Women’s Resource Center (SG) di Pakistan dalam mengembangkan sebuah program FEMPOWER! dengan dukungan South Asia Women’s Fund

 

[1] Indonesia, 34 aktivis dan perempuan komunitas, 6 dari Thailand, Hongkong, Singapura, Malaysia, Philipina,Timur Leste.

[2] Institute for Women’s Empowerment/IWE, HRWG, Solidaritas Perempuan, ASEC Indonesia, AGNI Sukabumi, KSPS Bulukumba, YASANTI, MWPRI, SBMI, JALA PRT, Perempuan Mahardika, SP Aceh, AMAN Indonesia, Rahima, Fahmina, PIKUL Kupang, Pesantrean Athoriq, Arus Pelangi, Ardhanary Institute, Kapal Perempuan, Aliansi Pelangi Antar Bangsa. Koalisi Perempuan Indonesia, Institute Perempuan, Insitute Global Jastice, KIARA, AKSI!, ACWC, Forum ASIA, HomNet Thailland, Malaysia, Timor Leste, dan Filipina.

 

Check Also

IMG-20171115-WA0009

Lokakarya Desain Pemetaan Pemberdayaan Ekonomi Sosial Solidaritas

  Pada tanggal 26-28 Oktober 2017 Institute for Women’s Empowerment (IWE) menyelenggarakan simposium bertema ‘Perempuan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *