SIARAN PERS: Jambore Nasional Pemimpin Perempuan

 

LOGO Jamboree

 230 Pemimpin Perempuan Membangun Ekonomi Baru dan Perdamaian Indonesia

 

Jakarta, 6 November 2015-

 

Sebanyak 230 pemimpin perempuan dari berbagai wilayah Indonesia akan menghadiri acara:  Jambore Nasional Pemimpin Perempuan yang akan diadakan di  Depok, Jawa Barat. Pemimpin perempuan yang terlibat dalam jambore ini terdiri dari para pemimpin-pemimpin perempuan di sejumlah daerah di Indonesia. Mereka adalah pemimpin-pemimpin yang mewakili kelompok petani, perempuan pekerja  rumahan, perempuan pekerja rumah tangga, buruh gendong perempuan, dan perempuan yang hidup di lingkungan pesantren. Mereka berasal dari berbagai wilayah Indonesia yaitu Aceh, Sumatera Utara, Palembang, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Madura, Sulawesi Selatan.

 

Risma Umar dari Institute for Women Empowerment (IWE) menyatakan bahwa pemimpin perempuan yang hadir dalam pertemuan ini adalah mereka yang selama 4 tahun terlibat dengan program Women’s Empowerment for Leadership Development and Democratization (WELDD)  yang menjadi mitra Institute for Women Empowerment (IWE). Program ini bekerja bersama menciptakan pemimpin-pemimpin perempuan dalam berbagai konteks dan persoalan di Indonesia.

 

Latar belakang acara ini karena adanya Diskriminasi berbasis gender dan kelas telahmenciptakan kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai konteks situasi. Berbagai kekerasan struktural yang dihadapi perempuan baik dalam mempertahankan sumber –sumber kehidupan ekonomi perempuan baik tanah, kerja layak dan memperjuangkan keberagaman dan perdamaian telah memunculkan inisiatif dan strategi baru pemimpin perempuan dalam merespon situasi tersebut.

 

“Kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat dipengaruhi oleh Pertama, menguatnya fundamentalisme agama di beberapa wilayah semakin meningkatkan kekerasan terhadap perempuan, dan menjauhkan perempuan dari nilai-nilai pluralitas dan perdamaian; Kedua, meningkatnya perampasan tanah yang disertai dengan penggusuran, rendahnya akses dan kontrol perempuan petani atas tanah pertanian, tidak adanya pengakuan sebagai pekerja dan perlindungan atas kerja layak bagi pekerja informal, terutama PRT, pekerja rumahan dan buruh gendong. Karena itu, solidaritas dan strategi baru menjadi kebutuhan penting bagi para pemimpin perempuan,” Ujar Risma Umar.

 

Pemimpin perempuan saat ini telah menciptakan strategi bagaimana menjadikan hidup dan sumber kehidupan perempuan sebagai pusat perhatian negara/pemerintah untuk menjamin pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak perempuan untuk menciptakan ekonomi baru yang berkeadilan, perdamaian tanpa kekerasan Upaya pengurangan kemiskinan struktural dan kekerasan terhadap perempuan sangatlah sulit diwujudkan tanpa kepemimpinan perempuan yang senantiasa melawan relasi kekuasaan yang tidak adil untuk mengatasi terjadinya kekerasan berbasis gender yang dikuatkan dan dilegitimasi oleh alasan sosial budaya. Bahkan kemiskinan struktural pun tidak dapat dikurangi tanpa peningkatan akses dan kontrol perempuan atas sumberdaya ekonomi untuk menghilangkan segala yang membatasi dan memarginalkan perempuan dari ruang publik dan politik.

 

Feminist Leadership Transformative and Sustainable disingkat FLTS – telah mulai dipraktekkan oleh pekerja informal, perempuan petani dan perempuan di komunitas seiring dengan aktivitas sehari-hari dan sesuai dengan konteksnya untuk memperjuangkan hak perempuan.

 

Dini Anitasari dari IWE menyebutkan bahwa beberapa praktek FLTS yang telah mulai dilakukan diantaranya adalah: (a) memetakan-menganalisis hubungan kekuasaan sebagai individu baik dalam keluarga, desa/tempat tinggal dan tempat kerja, (b) menganalisis ketidakadilan situasi yang dialami pekerja informal – mengapa gaji rendah, mengapa tidak diakui sebagai pekerja, dan bahkan sampai menganalisi mengapa mereka tidak memiliki pendidikan, (c) mengambil tindakan keluarga – kontrol sumber daya dalam rumah tangga, meskipun sebelumnya semua penghasilan digunakan untuk kebutuhan keluarga, saat ini penghasilan mereka dikontrol oleh mereka sendiri. Kepemimpinan dimulai dengan menjadi agency individu pribadi. (d) mengambil tindakan di tempat kerja – berbicara kepada majikan, otoritas pasar, advokasi untuk diri mereka sendiri tentang masalah di tempat kerja, dan dalam kelompok atau organisasi dan bahkan kepada pemerintah, legislatif, media dan publik luas, (e) berbicara dan membela diri ketika saling menyalahkan, dan pengorganisasian aktivis perempuan dan laki-laki dan untuk mendukung perjuangan pekerja informal, dan mulai mengembangkan inisiatif praktek ekonomi solidaritas sosial dibeberapa komunitas, sebagai upaya untuk praktek menciptakan sistem ekonomi baru yang berkeadilan gender dan bebas dari pemiskinan dan kekerasan.

 

Dalam Jambore ini, perempuan yang hadir akan memaparkan berbagai persoalan perempuan dan perkembangan yang terjadi di Indonesia  yaitu; 1) berbagi pengalaman dan strategi dalam memperjuangkan akses dan kontrol atas sumber daya ekonomi ; 2) mendiskusikan tantangan dan strategi gerakan perempuan memperjuangkan akses dan kontrol sumber-sumber ekonomi dalam konteks hak atas tanah, kerja layak dan memajukan perdamaian; 3) menciptakan gerakan perempuan berbasis konteks masing-masing.

 

“Beberapa pembicara lokal, nasional dan internasional yang terlibat adalah orang-orang yang telah memberikan kontribusi pada gerakan sosial dan gerakan perempuan diantaranya; Wardah Hafizd (Urban Poor), Azriana (Komnas Perempuan), Poonsap (Homenet Thailand, Lin Chew (Direktur IWE).,” kata Dini Anitasari.

 

Pada hari ke tiga acara Jambore Perempuan para peserta akan melakukan dialog  dengan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA).

“Dialog ini dimaksudkan untuk mempertemukan gagasan mengatasi persoalan, pengalaman dan Inisiatif Perempuan Komunitas dalam mendapatkan akses dan kontrol atas sumberdaya ekonomi. Dan sesudahnya  dialog dilanjutkan dengan berkunjung ke  kementrian sesuai  konteks yang dihadapi. Untuk perempuan petani , mereka akan melakukan dialog dengan kementrian pertanian. Isu yang akan diusung berkaitan dengan kedaulatan pangan dan akses perempuan terhadap sumber-sumber pertanian. Untuk perempuan kerja layak , dialog akan dilakukan ke Kementrian Tenaga Kerja yang mendiskusikan terkait dengan upah  layak. Untuk perempuan yang hidup di lingkungan pesantren, dialog akan dilakukan ke Kementrian Dalam Negri, dialog ini bertujuan untuk melihat perda-perda diskriminatif yang berdampak buruk terhadap perempuan yang banyak menimbulkan kekerasan dan ketidakadilan  atas nama agama,” Ujar Marhaini Nasution dari IWE.

Dari serangkaian kegiatan yang akan dilakukan selama 3 hari ini. IWE berharap dapat menghasilkan beberapa tujuan diantaranya:

  • Mempertemukan perempuan pemimpin sebagai ruang berbagi pengetahuan pengalaman,strategi dan proses menemukan pembelajaran bersama dalam memperjuangan sumber ekonomi tanah pertanian, perlindungan kerja layak dan perdamaian.
  • Membangun solidaritas dalam menguatkan aliansi jaringan   bersama untuk memimpin perjuangan hak atas sumberdaya ekonomi tanah pertanian, kerja layak dan perdamaian
  • Perempuan menyuarakan langsung tuntutannya kepada pemerintah dan publik mengenai akses terhadap dan kontrol atas sumber daya ekonomi hak atas tanah, perlindungan kerja layak dan perdamaian tanpa kekerasa
  • Menumbuh kembangkan praktek kepemimpinan perempuan dalam mengakses sumberdaya ekonomi dan kerja layak dan proses perdamaian kedepan.

 

 

 

 

Hormat Kami

 

Institute for Women’s Empowerment, Solidaritas Perempuan, Institute Pelangi Perempuan, Jala PRT, Konsorsium Pembaharuan Agraria, Fahmina, Rahima, Kalyanamitra, Serikat Tunas Mulia, Yasanti, MWPRI

 

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

CP : Marhaini Nasution (0813 1403 6438)

CP : Risma Umar (0812 9165 5459)

CP : Dini Anitasari Sabaniah  (0813 81281038)

 

 

 

Check Also

Cahyo Kumolo

Syarat Pendirian Rumah Ibadah Akan Dihapus

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan, dirinya bakal terus berkoordinasi dengan Menteri …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *